Tidak Masuk Terminal, Dishub Bakal Razia dan Tindak Tegas Kendaraan Penumbar

Kuansing, Riau - Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Akan melakukan razia dan menindak tegas, kenderaan umum maupun angkutan penumpang dan barang (penumbar) yang melewati Kuansing.

Sebab, saat ini banyak angkutan penumbar terutama kendaraan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta kenderaan travel yang masuk maupun melewati Kuansing, tidak masuk ke terminal Teluk Kuantan yang berada di Pasar Lumpur atau depan Lapangan Limuno.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Hiasi Area Kantor dengan Banner guna Semarakkan Resolusi Kemenkumham Tahun 2023

Selama ini yang terjadi, kebanyakan angkutan penumbar menggunakan terminal bayangan, baik di Simpang tiga Teluk Kuantan, Simpang empat Desa Sawah, Simpang Sungai Rumbio maupun tempat lainnya.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan akan melakukan razia dan penertiban bersama Satlantas dan Satpol PP. "Jika angkutan penumbar tidak masuk ke terminal, kita beri denda minimal satu blok karcis untuk setiap kendaraan, ” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Marhumala Pontas, SP ketika dihubungi.

Baca juga: Akhirnya Kuansing Miliki Sekda Defenitif, Plh Bupati Lantik Dedi Sambudi

Menurutnya, Setiap kendaraan angkutan Penumbar baik kendaraan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Angkutan Perkotaan, yang melewati wilayah Kuansing, wajib singgah di terminal Teluk Kuantan. Dan bukan menggunakan terminal bayangan yang dilakukan selama ini.

" Jika angkutan umum dan penumbar tidak memasuki terminal, berarti itu sudah termasuk pelanggaran lalu lintas, yang sering dilakukannya selama ini, " ujarnya.

Baca juga: Pengarsipan Data Layanan Wartelsuspas dengan Internet Cloud Pada Lapas Permisan Nusakambangan

Pada umumnya, bus-bus selalu memangkas rute dan mengambil penumpang di luar terminal, untuk mempersingkat dari segi waktu.

"Padahal angkutan umum dalam trayek, yang tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal, merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, " ujarnya.

Baca juga: Berikan Pelatihan Psycological First Aid Bagi Walipas, Plt. Kalapas Karanganyar teken Perjanjian Kerjasama dengan IPK Jawa Tengah

Sesuai Pasal 36 Undang-undang No 22 Tahun 2009, para pelanggarnya dapat diancam dengan sanksi yang berat. " Setiap kendaraan angkutan umum dalam trayek, wajib singgah di terminal, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek, " tuturnya. (Replizar)***